Laudya Cynthia Bella Private Collectian
Minggu, 04 Januari 2009
PKB Tuding PKS Melakukan Dosa
PKB Tuding PKS Melakukan Dosa
JAKARTA, JUMAT — Pernyataan keras dikeluarkan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dja'far menanggapi digunakannya tokoh NU, KH Hasyim Ashari, dalam iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengundang kontroversi.
Marwan mengatakan, PKS telah melakukan tindakan yang mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Dalam ilmu fikih, ia menyebutnya tindakan ghazab. Hal itu dikatakan Marwan dalam diskusi "Iklan Politik, Tokoh Nasional Milik Siapa?" di DPR, Jumat (14/11).
"Dalam kitab fikih, yang dilakukan PKS adalah ghazab. Meskipun tidak sengaja, hukumnya dosa. Secara simbolik boleh-boleh saja, tapi dari substansinya ini dosa," kata Marwan. Menurut dia, seharusnya PKS beretika saat menggunakan seorang tokoh yang identik dengan kelompok tertentu. "Kalau kata orang Jawa, kulo nuwun lah, kan lebih santun. Ini perbuatan yang mengambil hak milik orang lain," ujar dia.
Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengatakan, tak akan menanggapi respons reaktif atas iklan politik yang seminggu terakhir semakin intens di media. Ia mengatakan, bukan zamannya mengklaim seorang tokoh menjadi milik pribadi atau suatu kelompok.
"Janganlah soal tokoh dilisensi, ini milik publik. Siapa yang berani mengklaim tokoh itu milik pribadi? Masak kita kayak anak kecil yang rebutan mainan? Apakah ini menyimpang dari agama, bagusnya para ahli saja yang bicara, apa PKS melanggar agama," kata Fachri.
Ia menegaskan, pemunculan sejumlah tokoh nasional dalam iklan PKS tanpa didasari keinginan untuk "menjual" para tokoh tersebut.
SUMBER : DPP PKB
JAKARTA, JUMAT — Pernyataan keras dikeluarkan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dja'far menanggapi digunakannya tokoh NU, KH Hasyim Ashari, dalam iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengundang kontroversi.
Marwan mengatakan, PKS telah melakukan tindakan yang mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Dalam ilmu fikih, ia menyebutnya tindakan ghazab. Hal itu dikatakan Marwan dalam diskusi "Iklan Politik, Tokoh Nasional Milik Siapa?" di DPR, Jumat (14/11).
"Dalam kitab fikih, yang dilakukan PKS adalah ghazab. Meskipun tidak sengaja, hukumnya dosa. Secara simbolik boleh-boleh saja, tapi dari substansinya ini dosa," kata Marwan. Menurut dia, seharusnya PKS beretika saat menggunakan seorang tokoh yang identik dengan kelompok tertentu. "Kalau kata orang Jawa, kulo nuwun lah, kan lebih santun. Ini perbuatan yang mengambil hak milik orang lain," ujar dia.
Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengatakan, tak akan menanggapi respons reaktif atas iklan politik yang seminggu terakhir semakin intens di media. Ia mengatakan, bukan zamannya mengklaim seorang tokoh menjadi milik pribadi atau suatu kelompok.
"Janganlah soal tokoh dilisensi, ini milik publik. Siapa yang berani mengklaim tokoh itu milik pribadi? Masak kita kayak anak kecil yang rebutan mainan? Apakah ini menyimpang dari agama, bagusnya para ahli saja yang bicara, apa PKS melanggar agama," kata Fachri.
Ia menegaskan, pemunculan sejumlah tokoh nasional dalam iklan PKS tanpa didasari keinginan untuk "menjual" para tokoh tersebut.
SUMBER : DPP PKB
Fatwa Golput Haram tidak Mendidik
Fatwa Golput Haram tidak Mendidik
BANDUNG, MAKASAR -- Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Ferry Mursyidan Baldan menilai fatwa haram bagi warga yang tidak memilih atau golongan putih (golput) adalah sikap tidak mendidik.Demikian diungkapkan oleh Ferry Mursyidan Baldan usai acara Seminar Sosialisasi UU Pemilu 2009 di kampus Universitas Padjajaran, Bandung, Senin.
Ferry berpendapat, masalah wacana fatwa haram bagi pemilih golput yang dilontarkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, seharusnya tidak sejauh itu disikapi.Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menilai fatwa haram itu kurang mendidik. Idealnya, kata Ferry, partai politik harus aktif mengajak dan memberi motivasi agar masyarakat terdorong untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum mendatang.
"Saya pikir, sebaiknya setiap parpol jangan terlalu merasa percaya diri bahwa konstituen akan memilih mereka," tegasnya.
Justru, sambung Ferry, adalah sebuah tantangan bagi parpol dan para caleg untuk mengajak masyarakat agar menyalurkan aspirasinya.
"Parpol harus mengerti karakter pemilih yang beragam. Jangan ada kesan memaksakan dengan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan (fatwa) yang nantinya mengundang pro dan kontra," kata Ferry.
Fatwa Golput haram juga dinilai kurang tepat oleh Lauddin Marsuni."Pemberian suara pada pemilu 2009 hak setiap warga negera, bukanlah sebuah kewajiban yang harus disarankan," kata Pengamat Politik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Lauddin Marsuni di Makassar, Senin.
Dia mengungkapkan, dalam undang-undang pemilihan Umum telah diatur pemberian suara bukanlah kewajiban, melainkan hanya hak politik warga negara saja. "Terlalu berlebihan kalo MUI harus mengeluarkan fatwa golput, pemilih punya hak menentukan sikap politik mereka," tegasnya.
Terjadinya peningkatan jumlah golput dalam setiap pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun legislative, menurutnya masih disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap partai politik.
Dia mengharapkan, meningkatkan jumlah golput dalam pemilihan umum sebaiknya dapat menjadi bahan introspeksi bagi partai politik dan KPU, untuk bisa memperbaiki setiap tahapan pemilihan mulai pendataan pemilih hingga sosialisasi.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada 12 kabupaten/kota di Sulsel seperti Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Soppeng, Tator, Bone, Wajo, Gowa, Takalar dan Kabupaten Bulukumba, dari 5.307.131 pemilih pada pelaksanaan Pilkada Sulsel yang tercatat, sebanyak 33 persen tidak menggunakan hak pilihnya.
Pada umumnya, kata koordinator JPPR, Jeiry Sumampouw di Makassar beberapa waktu yang lalu, pemilih yang Golput ini kebanyakan berasal dari perkotaan."Kemungkinan itu disebabkan karena tingkat kesibukan mereka beraktifitas sangat tinggi dan mayoritas pemilih di kota lebih rasional dibanding di pedesaan," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Politik PKS dan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid telah mengusulkan agar MUI, NU, dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terkait masalah golput.Namun, MUI telah menegaskan bahwa pihaknya menolak permintaan tersebut, karena golput tidak menyangkut dengan persoalan agama melainkan politik.
Sementara terkait acara kuis yang diselenggarakan partai politik untuk menarik simpati konstituen, Ferry menilai acara seperti ini berpeluang terjebak pada praktik politik uang (money politic),Ketua Pansus RUU Pemilu 2009 DPR RI ini menambahkan, seharusnya Komisi Pemilu Umum (KPU) yang lebih layak menggelar acara tersebut, karena dia nilai akan lebih obyektif.
"Kuis itu pun seharusnya dalam kerangka sosialisasi cara pemilihan kepada konstituen untuk kepentingan Pemilu 2009 mendatang. Acara kuis itu juga harus mendidik dan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilu," kata Ferry.ant/kp
SUMBER : REPUBLIKA.CO.ID
BANDUNG, MAKASAR -- Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Ferry Mursyidan Baldan menilai fatwa haram bagi warga yang tidak memilih atau golongan putih (golput) adalah sikap tidak mendidik.Demikian diungkapkan oleh Ferry Mursyidan Baldan usai acara Seminar Sosialisasi UU Pemilu 2009 di kampus Universitas Padjajaran, Bandung, Senin.
Ferry berpendapat, masalah wacana fatwa haram bagi pemilih golput yang dilontarkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, seharusnya tidak sejauh itu disikapi.Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menilai fatwa haram itu kurang mendidik. Idealnya, kata Ferry, partai politik harus aktif mengajak dan memberi motivasi agar masyarakat terdorong untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum mendatang.
"Saya pikir, sebaiknya setiap parpol jangan terlalu merasa percaya diri bahwa konstituen akan memilih mereka," tegasnya.
Justru, sambung Ferry, adalah sebuah tantangan bagi parpol dan para caleg untuk mengajak masyarakat agar menyalurkan aspirasinya.
"Parpol harus mengerti karakter pemilih yang beragam. Jangan ada kesan memaksakan dengan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan (fatwa) yang nantinya mengundang pro dan kontra," kata Ferry.
Fatwa Golput haram juga dinilai kurang tepat oleh Lauddin Marsuni."Pemberian suara pada pemilu 2009 hak setiap warga negera, bukanlah sebuah kewajiban yang harus disarankan," kata Pengamat Politik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Lauddin Marsuni di Makassar, Senin.
Dia mengungkapkan, dalam undang-undang pemilihan Umum telah diatur pemberian suara bukanlah kewajiban, melainkan hanya hak politik warga negara saja. "Terlalu berlebihan kalo MUI harus mengeluarkan fatwa golput, pemilih punya hak menentukan sikap politik mereka," tegasnya.
Terjadinya peningkatan jumlah golput dalam setiap pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun legislative, menurutnya masih disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap partai politik.
Dia mengharapkan, meningkatkan jumlah golput dalam pemilihan umum sebaiknya dapat menjadi bahan introspeksi bagi partai politik dan KPU, untuk bisa memperbaiki setiap tahapan pemilihan mulai pendataan pemilih hingga sosialisasi.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada 12 kabupaten/kota di Sulsel seperti Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Pinrang, Barru, Pangkep, Soppeng, Tator, Bone, Wajo, Gowa, Takalar dan Kabupaten Bulukumba, dari 5.307.131 pemilih pada pelaksanaan Pilkada Sulsel yang tercatat, sebanyak 33 persen tidak menggunakan hak pilihnya.
Pada umumnya, kata koordinator JPPR, Jeiry Sumampouw di Makassar beberapa waktu yang lalu, pemilih yang Golput ini kebanyakan berasal dari perkotaan."Kemungkinan itu disebabkan karena tingkat kesibukan mereka beraktifitas sangat tinggi dan mayoritas pemilih di kota lebih rasional dibanding di pedesaan," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Politik PKS dan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid telah mengusulkan agar MUI, NU, dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terkait masalah golput.Namun, MUI telah menegaskan bahwa pihaknya menolak permintaan tersebut, karena golput tidak menyangkut dengan persoalan agama melainkan politik.
Sementara terkait acara kuis yang diselenggarakan partai politik untuk menarik simpati konstituen, Ferry menilai acara seperti ini berpeluang terjebak pada praktik politik uang (money politic),Ketua Pansus RUU Pemilu 2009 DPR RI ini menambahkan, seharusnya Komisi Pemilu Umum (KPU) yang lebih layak menggelar acara tersebut, karena dia nilai akan lebih obyektif.
"Kuis itu pun seharusnya dalam kerangka sosialisasi cara pemilihan kepada konstituen untuk kepentingan Pemilu 2009 mendatang. Acara kuis itu juga harus mendidik dan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilu," kata Ferry.ant/kp
SUMBER : REPUBLIKA.CO.ID
Informasi Penyaluran Dana/Donasi Untuk Palestina
Informasi Penyaluran Dana/Donasi Untuk Palestina :
http://www.mer-c.org/donasi/no-rekening-donasi.html
http://www.mer-c.org/donasi/no-rekening-donasi.html
Rahma Azhari Merasa Dipermalukan
Rahma Azhari Merasa Dipermalukan
Ternyata Rahma Azhari masih punya urat malu. Foto mandinya dengan Sarah beredar, Rahma merasa dipermalukan. Rahma ditemani kuasa hukumnya, Farhat Abbas, datang ke Mabes Polri, Rabu (31/12/2008) untuk melaporkan Roy Suryo karena telah berkomentar tentang foto-foto bugil tersebut.
SUMBER : OKEZONE.COM
Ternyata Rahma Azhari masih punya urat malu. Foto mandinya dengan Sarah beredar, Rahma merasa dipermalukan. Rahma ditemani kuasa hukumnya, Farhat Abbas, datang ke Mabes Polri, Rabu (31/12/2008) untuk melaporkan Roy Suryo karena telah berkomentar tentang foto-foto bugil tersebut.
SUMBER : OKEZONE.COM
Luna Maya & Ariel 'Peterpan' Nikah Siri?
Luna Maya & Ariel 'Peterpan' Nikah Siri?
DEPOK - Gosip panas kembali menghantam kehidupan Luna Maya. Artis berwajah indo ini dikabarkan telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Ariel 'Peterpan'.
Menurut sumber okezone yang tak mau disebutkan namanya, dua sejoli tersebut melangsungkan pernikahan secara siri pada pertengahan Desember lalu. Sayang, saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Luna Maya enggan memberikan komentarnya.
"Gila loe, nanya soal itu di sini," ujarnya dengan nada ketus saat ditemui di Margo City, Depok, Jawa Barat, Minggu (4/1/2009).
Walaupun diberondong pertanyaan, Luna diam seribu bahasa. Bintang film Cinlok ini langsung bergegas pergi dari kerumunan wartawan dengan dibantu sekitar lima orang petugas keamanan.
Kemesraan Luna Maya dengan Ariel memang bukan berita baru lagi. Kedekatan mereka sudah sering menjadi buah bibir di masyarakat. Apalagi, sejak Ariel resmi menyandang status duda. Luna dan Ariel semakin berani memperlihatkan kebersamaan mereka di depan publik.
Keduanya sudah beberapa kali tertangkap kamera sedang jalan berdua. Meski begitu, baik Luna maupun vokalis Peterpan tersebut masih malu-malu untuk mengakui hubungan yang terjalin diantara mereka. (fin)
DEPOK - Gosip panas kembali menghantam kehidupan Luna Maya. Artis berwajah indo ini dikabarkan telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Ariel 'Peterpan'.
Menurut sumber okezone yang tak mau disebutkan namanya, dua sejoli tersebut melangsungkan pernikahan secara siri pada pertengahan Desember lalu. Sayang, saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Luna Maya enggan memberikan komentarnya.
"Gila loe, nanya soal itu di sini," ujarnya dengan nada ketus saat ditemui di Margo City, Depok, Jawa Barat, Minggu (4/1/2009).
Walaupun diberondong pertanyaan, Luna diam seribu bahasa. Bintang film Cinlok ini langsung bergegas pergi dari kerumunan wartawan dengan dibantu sekitar lima orang petugas keamanan.
Kemesraan Luna Maya dengan Ariel memang bukan berita baru lagi. Kedekatan mereka sudah sering menjadi buah bibir di masyarakat. Apalagi, sejak Ariel resmi menyandang status duda. Luna dan Ariel semakin berani memperlihatkan kebersamaan mereka di depan publik.
Keduanya sudah beberapa kali tertangkap kamera sedang jalan berdua. Meski begitu, baik Luna maupun vokalis Peterpan tersebut masih malu-malu untuk mengakui hubungan yang terjalin diantara mereka. (fin)
SUMBER : OKEZONE.COM
Pertamina Antisipasi Langka BBM dengan Impor
Pertamina Antisipasi Langka BBM dengan Impor
JAKARTA - Masalah yang terjadi di kilang Balongan tidak menjadi alasan atas terjadinya kelangkaan premium beberapa waktu terakhir ini. Pasalnya, PT Pertamina (Persero) telah mengantisipasinya dengan impor premium.
"Terjadinya penundaan start up kilang Balongan tidak menyebabkan kelangkaan, pihak pemasaran telah melakukan subtitusi impor," kata Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hartanti, di sela jumpa pers Pertamina di Depot Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (4/1/2009).
Untuk itu, produksi premium dari kilang Balongan yang sebanyak 50 ribu barel per hari disubtitusi dari impor dan diinjeksikan ke dalam tanki di Balongan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan untuk elpiji. "Elpiji bisa diinjeksi dari luar, lalu simpan stok di kita," katanya.
Kilang Balongan, menurut Rukmi baru akan mulai berproduksi pada 9 Januari mendatang. Saat ini pun telah dilakukan start up, tapi baru diperlukan waktu hingga 4 Januari untuk berproduksi secara normal.
Seperti diketahui, adanya perbaikan di kilang minyak UP VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, mengakibatkan distribusi pasokan gas elpiji dan premium di DKI Jakarta dan Jawa Barat terganggu.
Perbaikan atau turn around pada kilang minyak ini akan mengakibatkan terhambatnya pasokan elpiji dan premium.
Atas perbaikan ini, pasokan gas elpiji ukuran 5 Kg dan 12 Kg untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat akan mengalami keterlambatan hingga Januari. (ade)
JAKARTA - Masalah yang terjadi di kilang Balongan tidak menjadi alasan atas terjadinya kelangkaan premium beberapa waktu terakhir ini. Pasalnya, PT Pertamina (Persero) telah mengantisipasinya dengan impor premium.
"Terjadinya penundaan start up kilang Balongan tidak menyebabkan kelangkaan, pihak pemasaran telah melakukan subtitusi impor," kata Direktur Pengolahan Pertamina Rukmi Hartanti, di sela jumpa pers Pertamina di Depot Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (4/1/2009).
Untuk itu, produksi premium dari kilang Balongan yang sebanyak 50 ribu barel per hari disubtitusi dari impor dan diinjeksikan ke dalam tanki di Balongan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan untuk elpiji. "Elpiji bisa diinjeksi dari luar, lalu simpan stok di kita," katanya.
Kilang Balongan, menurut Rukmi baru akan mulai berproduksi pada 9 Januari mendatang. Saat ini pun telah dilakukan start up, tapi baru diperlukan waktu hingga 4 Januari untuk berproduksi secara normal.
Seperti diketahui, adanya perbaikan di kilang minyak UP VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, mengakibatkan distribusi pasokan gas elpiji dan premium di DKI Jakarta dan Jawa Barat terganggu.
Perbaikan atau turn around pada kilang minyak ini akan mengakibatkan terhambatnya pasokan elpiji dan premium.
Atas perbaikan ini, pasokan gas elpiji ukuran 5 Kg dan 12 Kg untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat akan mengalami keterlambatan hingga Januari. (ade)
SUMBER : OKEZONE.COM
Vietnam Atur "Blogger"-nya
Vietnam Atur "Blogger"-nya
JAKARTA, SABTU — Dunia sedang demam blog. Di mana-mana orang sibuk nge-blog. Eforia blog ini ditanggapi lain oleh pemerintah Vietnam. Mereka tidak suka bila para blogger membicarakan hal-hal yang tidak disukainya.
Maka diberlakukanlah aturan baru. Di bawah undang-undang tersebut, blogger Vietnam hanya boleh membahas hal-hal yang bersifat pribadi dan bukan hal-hal yang bisa dianggap membahayakan sekuriti nasional. Blogger tidak boleh mengutipkan kekerasan, atau tindak kejahatan, membeberkan rahasia negara, atau menyertakan informasi tidak akurat yang bisa mencederai reputasi orang dan organisasi.
Peraturan baru itu juga mengharuskan perusahaan internet untuk melaporkan kepada pemerintah setiap enam bulan dan menyediakan informasi tentang blogger. Mereka juga diharapkan untuk menyensor konten yang menurut pemerintah berbahaya.
Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam juga ingin para blogger menggunakan “bahasa Vietnam yang bersih dan sehat,” yang berarti tidak boleh ada kata makian, bahkan ketika Anda mengungkapkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pemerintah.
WIEK
SUMBER : KOMPAS.COM
JAKARTA, SABTU — Dunia sedang demam blog. Di mana-mana orang sibuk nge-blog. Eforia blog ini ditanggapi lain oleh pemerintah Vietnam. Mereka tidak suka bila para blogger membicarakan hal-hal yang tidak disukainya.
Maka diberlakukanlah aturan baru. Di bawah undang-undang tersebut, blogger Vietnam hanya boleh membahas hal-hal yang bersifat pribadi dan bukan hal-hal yang bisa dianggap membahayakan sekuriti nasional. Blogger tidak boleh mengutipkan kekerasan, atau tindak kejahatan, membeberkan rahasia negara, atau menyertakan informasi tidak akurat yang bisa mencederai reputasi orang dan organisasi.
Peraturan baru itu juga mengharuskan perusahaan internet untuk melaporkan kepada pemerintah setiap enam bulan dan menyediakan informasi tentang blogger. Mereka juga diharapkan untuk menyensor konten yang menurut pemerintah berbahaya.
Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam juga ingin para blogger menggunakan “bahasa Vietnam yang bersih dan sehat,” yang berarti tidak boleh ada kata makian, bahkan ketika Anda mengungkapkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pemerintah.
WIEK
SUMBER : KOMPAS.COM
Roy Akan Serahkan Data Foto-Foto Rahma dan Sarah
Roy Akan Serahkan Data Foto-Foto Rahma dan Sarah
JAKARTA, MINGGU — Roy Suryo berencana untuk memberikan berbagai data, terkait beredarnya kasus penyebaran foto-foto Rahma dan Sarah Azhari di dunia maya ke Mabes Polri. Roy juga mengungkapkan tak gentar akan tuntutan yang diajukan oleh dua perempuan dari klan Azhari tersebut.
"Minggu depan, saya memang akan datang ke Mabes Polri guna memberikan data-data yang diperlukan untuk mengusut kasus tersebut. Sejak awal saya sudah menyarankan Rahma dan Sarah untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tapi sayang keluguan Rahma dan Sarah soal kasus ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin mendompleng. Sejak awal saya memang berniat baik ingin membantu kasus ini agar tak lagi ada orang iseng yang melemparkan foto-foto tidak senonoh ke internet," jelas Roy kepada Kompas Entertainment ketika dihubungi melalui nomor telepon genggamnya, Minggu (4/1).
Roy juga menyayangkan logika yang dikemukakan pihak yang ingin mendompleng kasus ini, yang menyebut dirinya, sebagai orang yang dicurigai menyebar foto-foto menghebohkan itu. "Saya sudah menyiapkan surat dokter kepada pria berinisial FA untuk memberikan biaya gratis pengobatan atau perawatan di Rumah Sakit Puri Nirmala Yogyakarta," kata Roy yang akan membawa surat dokter itu ke Jakarta, minggu depan. (YUG)
SUMBER : KOMPAS.COM
JAKARTA, MINGGU — Roy Suryo berencana untuk memberikan berbagai data, terkait beredarnya kasus penyebaran foto-foto Rahma dan Sarah Azhari di dunia maya ke Mabes Polri. Roy juga mengungkapkan tak gentar akan tuntutan yang diajukan oleh dua perempuan dari klan Azhari tersebut.
"Minggu depan, saya memang akan datang ke Mabes Polri guna memberikan data-data yang diperlukan untuk mengusut kasus tersebut. Sejak awal saya sudah menyarankan Rahma dan Sarah untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Tapi sayang keluguan Rahma dan Sarah soal kasus ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin mendompleng. Sejak awal saya memang berniat baik ingin membantu kasus ini agar tak lagi ada orang iseng yang melemparkan foto-foto tidak senonoh ke internet," jelas Roy kepada Kompas Entertainment ketika dihubungi melalui nomor telepon genggamnya, Minggu (4/1).
Roy juga menyayangkan logika yang dikemukakan pihak yang ingin mendompleng kasus ini, yang menyebut dirinya, sebagai orang yang dicurigai menyebar foto-foto menghebohkan itu. "Saya sudah menyiapkan surat dokter kepada pria berinisial FA untuk memberikan biaya gratis pengobatan atau perawatan di Rumah Sakit Puri Nirmala Yogyakarta," kata Roy yang akan membawa surat dokter itu ke Jakarta, minggu depan. (YUG)
SUMBER : KOMPAS.COM
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
